Perizinan Usaha dan Perdagangan

[LANGKAH-1] Judul: Permohonan & Pengisian Data Usaha oleh Pelaku Usaha Deskripsi: Pelaku usaha mengakses sistem (OSS / Portal DPMPTSP), membuat NIB (Nomor Induk Berusaha), mengisi data kegiatan usaha perdagangan, serta mengunggah persyaratan dasar. Aksi Selanjutnya: Kirim ke Admin DPMPTSP / Sistem OSS [LANGKAH-2] Judul: Verifikasi Kelengkapan & Persyaratan Teknis Deskripsi: Tim Teknis / Admin DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi dan keabsahan dokumen persyaratan teknis perizinan perdagangan. Aksi Selanjutnya: Jika Valid -> Lanjut Peninjauan/Persetujuan | Jika Tidak Valid -> Perbaikan Berkas ke Pelaku Usaha [LANGKAH-3] Judul: Peninjauan Lapangan / Evaluasi Teknis (Jika Diperlukan) Deskripsi: Untuk usaha perdagangan berisiko Menengah-Tinggi/Tinggi, tim teknis melakukan pemeriksaan kesesuaian lokasi dan sarana perdagangan. Aksi Selanjutnya: Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) [LANGKAH-4] Judul: Penerbitan Persetujuan / Sertifikat Standar / Izin Deskripsi: Kepala DPMPTSP memvalidasi dan menerbitkan Sertifikat Standar terverifikasi atau Izin Usaha Sektor Perdagangan secara elektronik. Aksi Selanjutnya: Penerbitan Dokumen Perizinan [LANGKAH-5] Judul: Pengambilan / Unduh Dokumen Izin Usaha Deskripsi: Pelaku usaha menerima notifikasi perizinan terbit dan dapat mengunduh dokumen izin legal langsung dari portal/sistem. Aksi Selanjutnya: Selesai [DOKUMEN DIPERLUKAN] - Dokumen Identitas & Legality Usaha: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor Pengurus/Pemilik Usaha 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perorangan / Badan Usaha 3. Akta Pendirian Bangunan/Badan Usaha & SK Kemenkumham (Khusus PT/CV/Koperasi) - Dokumen Persyaratan Dasar (Kesesuaian Tata Ruang & Lingkungan): 4. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) / Izin Lokasi 5. Dokumen Lingkungan (SPPL / UKL-UPL / AMDAL sesuai tingkat risiko) 6. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) & Sertifikat Laik Fungsi (SLF) - jika memiliki bangunan - Dokumen Teknis Sektor Perdagangan (Sesuai KBLI & Jenis Usaha): 7. Proof of Place / Bukti Kepemilikan/Sewa Tempat Usaha 8. Data Komoditas Perdagangan & Rencana Kegiatan Usaha 9. Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Standar Usaha Perdagangan - Dokumen Hasil Output/Penerbitan: 10. Nomor Induk Berusaha (NIB) 11. Sertifikat Standar Terverifikasi / Surat Izin Usaha Perdagangan 12. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lapangan (Khusus izin yang butuh verifikasi fisik)

Perizinan Bangunan dan Tata Ruang

[LANGKAH-1] Judul: Pengajuan Kesesuaian Tata Ruang (KKPR) & Data Bangunan Deskripsi: Pemohon/Pelaku Usaha mengajukan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta mengunggah dokumen rencana arsitektur dan teknis bangunan. Aksi Selanjutnya: Kirim ke Admin DPMPTSP & Dinas Perkim/PUPR [LANGKAH-2] Judul: Verifikasi Administrasi & Kajian Teknis Tata Ruang Deskripsi: Admin mengecek kelengkapan berkas, dilanjutkan kajian peta/zonasi ruang oleh Tim Ahli/Dinas Teknis PUPR untuk penerbitan persetujuan KKPR. Aksi Selanjutnya: Jika Valid -> Lanjut Sidang/Kajian TPA-TPT | Jika Tidak Valid -> Dikembalikan untuk Perbaikan Rencana [LANGKAH-3] Judul: Konsultasi & Sidang Teknis (TPA/TPT) Bangunan Gedung Deskripsi: Tim Penilai Bangunan Gedung (TPT) atau Tim Ahli Bangunan Gedung (TPA) melakukan evaluasi/sidang kajian terhadap pemenuhan standar teknis struktur, ME, dan arsitektur. Aksi Selanjutnya: Penerbitan Rekomendasi Teknis / Perhitungan Retribusi [LANGKAH-4] Judul: Pembayaran Retribusi PBG/SLF & Penerbitan Dokumen Deskripsi: Pemohon melakukan pembayaran retribusi daerah (jika ada), kemudian Kepala DPMPTSP menandatangani dan menerbitkan dokumen PBG/SLF secara elektronik. Aksi Selanjutnya: Penerbitan Dokumen Izin [LANGKAH-5] Judul: Penerimaan & Unduh Dokumen Resmi PBG / SLF / KKPR Deskripsi: Pemohon menerima notifikasi dan mengunduh Surat Persetujuan KKPR, Dokumen PBG, serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) legal dari portal sistem. Aksi Selanjutnya: Selesai [DOKUMEN DIPERLUKAN] - Dokumen Identitas & Keperdataan Tanah: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor Pemohon / Pengurus 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perorangan / Badan 3. Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat Hak Milik/HGB/Surat Tanah legal) 4. Surat Perjanjian Sewa / Akta Pinjam Pakai (Jika tanah bukan milik pribadi) - Dokumen Tata Ruang (KKPR / Kesesuaian Tata Ruang): 5. Koordinat Geografis (Poligon) & Luas Lahan Usaha/Bangunan 6. Dokumen Rencana Pemanfaatan Ruang & Konsep Kegiatan - Dokumen Teknis Bangunan Gedung (Persyaratan PBG & SLF): 7. Gambar Rencana Arsitektur (Gambar denah, tampak, potongan, & site plan) 8. Gambar Rencana Struktur (Perhitungan matematis & detail penulangan/pondasi) 9. Gambar Rencana Utilitas/MEP (Sanitasi, kelistrikan, sistem pemadam kebakaran, & proteksi petir) 10. Dokumen Lingkungan (SPPL / UKL-UPL / AMDAL) - Dokumen Hasil Output/Penerbitan: 11. Dokumen Persetujuan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) 12. Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 13. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) & Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)

Perizinan Lingkungan

[LANGKAH-1] Judul: Penapisan Otomatis & Pengajuan Dokumen Lingkungan Deskripsi: Pemohon/Pelaku Usaha memasukkan rencana kegiatan usaha pada sistem untuk penapisan tingkat risiko lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) dan mengunggah draf dokumen lingkungan. Aksi Selanjutnya: Kirim ke Admin DPMPTSP & Tim Uji Feabilitas / DLH [LANGKAH-2] Judul: Verifikasi Administrasi & Pemeriksaan Keabsahan Berkas Deskripsi: Admin DPMPTSP bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memeriksa kelengkapan administrasi dan keabsahan dokumen pendukung lingkungan. Aksi Selanjutnya: Jika Valid -> Lanjut Penilaian/Kajian | Jika Tidak Valid -> Pengembalian Berkas untuk Perbaikan [LANGKAH-3] Judul: Penilaian & Evaluasi Teknis / Sidang Komisi Penilai Lingkungan Deskripsi: Tim Teknis DLH atau Komisi Penilai AMDAL/UKL-UPL melakukan rapat koordinasi, verifikasi lapangan, dan verifikasi kelayakan teknis dokumen lingkungan. Aksi Selanjutnya: Penerbitan Rekomendasi / Kelaikan Lingkungan Hidup [LANGKAH-4] Judul: Validasi & Penerbitan Persetujuan Lingkungan (PKPLH / SKKL) Deskripsi: Kepala DPMPTSP atau Pejabat Berwenang memvalidasi dan menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (PKPLH) atau Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) secara elektronik. Aksi Selanjutnya: Penerbitan Dokumen Resmi [LANGKAH-5] Judul: Penerimaan & Unduh Persetujuan Lingkungan Deskripsi: Pemohon menerima notifikasi dan mengunduh Dokumen Persetujuan Lingkungan resmi yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha (NIB). Aksi Selanjutnya: Selesai [DOKUMEN DIPERLUKAN] - Dokumen Identitas & Legilitas Usaha: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor Pemohon / Penanggung Jawab 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perorangan / Badan Usaha 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) & Akta Pendirian Usaha (jika Badan Usaha) 4. Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR / Izin Lokasi) - Dokumen Teknis Persyaratan Lingkungan (Sesuai Skala Risiko): 5. Dokumen Penyusunan SPPL / Formulir UKL-UPL / Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL-RPL) 6. Dokumen Rencana Tapak / Site Plan & Lay out Kegiatan Usaha 7. Dokumen Rencana Pengelolaan Limbah Cair, Padat, & B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) 8. Peta Lokasi Kegiatan & Koordinat Poligon Area Usaha 9. Bukti Kepemilikan Lahan / Perjanjian Sewa Lahan - Dokumen Hasil Output/Penerbitan: 10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PKPLH) 11. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) 12. Berita Acara Hasil Uji Feabilitas / Evaluasi Teknis DLH

Perizinan Sektor Perhubungan dan Pariwisata

[LANGKAH-1] Judul: Pengajuan Permohonan & Unggah Dokumen Kelengkapan Deskripsi: Pemohon / Pelaku Usaha mengakses portal, memilih jenis perizinan sektor perhubungan atau pariwisata, serta mengunggah berkas identitas, legalitas lokasi, dan persyaratan teknis. Aksi Selanjutnya: Kirim ke Admin DPMPTSP & Dinas Teknis (Dishub / Disporapar) [LANGKAH-2] Judul: Verifikasi Administrasi & Kesesuaian Berkas Deskripsi: Admin DPMPTSP mengecek kelengkapan berkas administrasi, keabsahan NIB, dan kesesuaian dokumen teknis sarana transportasi atau fasilitas pariwisata. Aksi Selanjutnya: Jika Valid -> Lanjut Verifikasi Lapangan / Peninjauan Teknis | Jika Tidak Valid -> Pengembalian Berkas ke Pemohon [LANGKAH-3] Judul: Inspeksi Lapangan & Evaluasi Teknis Dinas Terkait Deskripsi: Tim Teknis Dinas Perhubungan (pemeriksaan fisik armada/trayek/kelayakan jalan) atau Dinas Pariwisata (inspeksi standar usaha pariwisata & kelaikan fasilitas) melakukan evaluasi di lapangan. Aksi Selanjutnya: Penerbitan Rekomendasi Teknis Dishub / Disporapar [LANGKAH-4] Judul: Penetapan & Penerbitan Surat Izin / Sertifikat Standar Deskripsi: Kepala DPMPTSP memvalidasi dan menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan, Kartu Pengawasan (KPW), atau Sertifikat Standar Usaha Pariwisata secara elektronik berkode QR. Aksi Selanjutnya: Penerbitan Dokumen Resmi [LANGKAH-5] Judul: Penerimaan & Unduh Dokumen Izin Resmi Deskripsi: Pemohon menerima notifikasi dan mengunduh Surat Izin Usaha Perhubungan / Pariwisata terverifikasi dari portal sistem. Aksi Selanjutnya: Selesai [DOKUMEN DIPERLUKAN] - Dokumen Identitas & Legalitas Usaha: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon / Direktur 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perorangan / Badan Usaha 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI Sektor Perhubungan atau Pariwisata 4. Akta Pendirian Perusahaan & SK Kemenkumham (Khusus PT/CV/Koperasi) 5. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR / Izin Lokasi) & Dokumen Lingkungan (SPPL / UKL-UPL) - Dokumen Teknis Sektor Perhubungan (Angkutan / Transportasi): 6. STNK, BPKB, dan Buku Uji Khusus Kendaraan (KIR) Armada yang terdaftar 7. Surat Pernyataan Ketersediaan Garasi / Pool Armada 8. Peta Rencana Trayek / Rute Operasional Angkutan (Khusus Angkutan Penumpang/Barang) 9. Surat Kerja Sama / Rekomendasi Karoseri (Khusus Izin Karoseri/Wadah Angkutan) - Dokumen Teknis Sektor Pariwisata (Hotel, Restoran, Travel, Destinasi): 10. Proof of Place / Bukti Kepemilikan atau Sewa Lokasi Usaha Pariwisata 11. Sertifikat Kelaikan Operasional / Bukti Sertifikasi Standar Usaha Pariwisata 12. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) & Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Bangunan Hotel/Restoran 13. MOU Pengelolaan Pemadam Kebakaran & Pengelolaan Sampah/Limbah - Dokumen Hasil Output/Penerbitan: 14. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan / Kartu Pengawasan (KPW) 15. Sertifikat Standar Usaha Pariwisata Terverifikasi (TDUP/Izin Operasional Pariwisata) 16. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lapangan Tim Teknis Dishub / Disporapar

Non-Perizinan / Sektor Pendidikan

[LANGKAH-1] Judul: Pengajuan Permohonan & Unggah Dokumen Pendirian Deskripsi: Pemohon / Yayasan mengakses portal, memilih jenis perizinan/non-perizinan pendidikan non-formal, serta mengunggah dokumen legalitas badan penyelenggara, kurikulum, dan sarana prasarana. Aksi Selanjutnya: Kirim ke Admin DPMPTSP & Dinas Pendidikan [LANGKAH-2] Judul: Verifikasi Administrasi & Keabsahan Berkas Deskripsi: Admin DPMPTSP memeriksa kelengkapan administrasi, legalitas Yayasan/Badan Hukum, kualifikasi tenaga pendidik, dan pemenuhan syarat kelayakan lokasi. Aksi Selanjutnya: Jika Valid -> Lanjut Verifikasi Lapangan / Rekomendasi Disdik | Jika Tidak Valid -> Pengembalian Berkas ke Pemohon [LANGKAH-3] Judul: Visitasi Lapangan & Evaluasi Teknis Dinas Pendidikan Deskripsi: Tim Penilai / Pengawas dari Dinas Pendidikan melakukan verifikasi fisik ke lokasi untuk memeriksa kelayakan ruang kelas, sarana belajar-mengajar, kualifikasi pendidik, dan kurikulum. Aksi Selanjutnya: Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan [LANGKAH-4] Judul: Penetapan & Penerbitan Surat Izin Operasional Deskripsi: Kepala DPMPTSP memvalidasi dan menerbitkan Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Non-Formal / LKP / PAUD secara elektronik berkode QR. Aksi Selanjutnya: Penerbitan Dokumen Resmi [LANGKAH-5] Judul: Penerimaan & Unduh Surat Izin Operasional Deskripsi: Pemohon menerima notifikasi dan mengunduh Surat Izin Operasional Pendidikan yang telah disetujui untuk mulai beroperasi secara legal. Aksi Selanjutnya: Selesai [DOKUMEN DIPERLUKAN] - Dokumen Identitas & Legalitas Badan Penyelenggara: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon / Ketua Yayasan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan / Badan Penyelenggara 3. Akta Pendirian Yayasan / Perkumpulan & SK Kemenkumham (Legalitas Badan Hukum Penyelenggara) 4. Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pimpinan / Kepala Lembaga Pendidikan - Dokumen Teknis Sarana, Prasarana, & Kurikulum: 5. Bukti Kepemilikan Lahan / Perjanjian Sewa Bangunan (Minimal jangka waktu tertentu) 6. Denah Ruang Belajar, Foto Sarana & Prasarana Pendidikan, serta Peta Lokasi 7. Dokumen Kurikulum / Silabus Pembelajaran & Rencana Kegiatan Belajar 8. Daftar Tenaga Pendidik & Kependidikan (Disertai ijazah, sertifikat kompetensi, & CV) 9. Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Ketertiban Umum / Persetujuan Warga Sekitar - Dokumen Hasil Output/Penerbitan: 10. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Non-Formal (LKP / PAUD / PKBM / Bimbel) 11. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Visitasi Field Tim Penilai Dinas Pendidikan 12. Surat Rekomendasi Teknis Kelayakan dari Dinas Pendidikan

Non-Perizinan / Administrasi Publik

[LANGKAH-1] Judul: Pengajuan Permohonan & Unggah Dokumen Administrasi Deskripsi: Pemohon (Mahasiswa, Peneliti, Pengurus Ormas, atau Masyarakat Umum) mengakses portal, memilih jenis layanan rekomendasi/administrasi publik, serta mengunggah surat pengantar dan dokumen persyaratan. Aksi Selanjutnya: Kirim ke Admin DPMPTSP & Badan/Dinas Teknis (Kesbangpol / Dinas Sosial) [LANGKAH-2] Judul: Verifikasi Administrasi & Validasi Dokumen Deskripsi: Admin DPMPTSP mengecek kelengkapan identitas pemohon, keabsahan surat pengantar instansi/kampus/lembaga, serta kesesuaian maksud dan tujuan permohonan. Aksi Selanjutnya: Jika Valid -> Lanjut Proses Verifikasi Teknis | Jika Tidak Valid -> Pengembalian Berkas ke Pemohon [LANGKAH-3] Judul: Pengolahan & Penyusunan Surat Rekomendasi / Keterangan Deskripsi: Petugas mengolah data permohonan, berkoordinasi dengan dinas/badan terkait (jika memerlukan konfirmasi lapangan/lokasi), dan menyusun draf Surat Rekomendasi/Keterangan Administrasi Publik. Aksi Selanjutnya: Penerbitan & Tanda Tangan Elektronik [LANGKAH-4] Judul: Validasi & Penerbitan Dokumen Resmi Deskripsi: Kepala DPMPTSP / Pejabat Penandatangan memvalidasi dan menandatangani Surat Rekomendasi / Surat Keterangan Administrasi secara elektronik berkode QR. Aksi Selanjutnya: Penerbitan Dokumen Selesai [LANGKAH-5] Judul: Penerimaan & Unduh Dokumen Hasil Deskripsi: Pemohon menerima notifikasi dan mengunduh Surat Rekomendasi / Keterangan Administrasi Publik resmi dari portal sistem. Aksi Selanjutnya: Selesai [DOKUMEN DIPERLUKAN] - Dokumen Identitas & Kelembagaan Pemohon: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon / Kartu Mahasiswa (KTM untuk Peneliti) 2. Kartu Keluarga (KK) - *jika disyaratkan untuk permohonan perorangan tertentu* 3. Akta Notaris / SK Kemenkumham / Surat Terdaftar (Khusus Ormas / NGO / Lembaga) 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon / Lembaga - Dokumen Pengantar & Proposal Kegiatan: 5. Surat Pengantar Resmi dari Kampus / Universitas / Instansi Pembina (Khusus Penelitian/Izin Riset) 6. Proposal Penelitian / Proposal Kegiatan (Menjelaskan judul, tujuan, lokasi, dan jangka waktu) 7. Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Aturan & Menyerahkan Hasil (Khusus Penelitian) 8. Surat Rekomendasi dari Kesbangpol / Dinas Sosial (Khusus Ormas / Kegiatan Sosial Masyarakat) - Dokumen Hasil Output/Penerbitan: 9. Surat Rekomendasi Penelitian / Izin Riset 10. Surat Keterangan / Rekomendasi Administrasi Publik DPMPTSP 11. Bukti Tanda Terima / Tanda Registrasi Layanan Administrasi

Pajak